Kepala Badan Keahlian (BK) DPR RI Inosentius Samsul menjelaskan, aktifitas dan kebutuhan data di DPR RI untuk fungsi legislasi, anggaran, hingga pengawasan sangat tinggi sekali.

Kepala Badan Keahlian (BK) Sekretariat Jenderal DPR RI Inosentius Samsul menyarankan untuk segera dilakukan penyesuaian aspek regulasi yang berhubungan dengan keberpihakan, penguatan, dan perlindungan terhadap UMKM, lewat kebijakan Basis Data Tunggal. 

Kepala BK DPR RI Inosentius Samsul menegaskan kecepatan dan kedalaman riset menjadi kunci untuk memperkuat institusinya dalam pelayanan dan dukungan terhadap Anggota Dewan.

Kepala Badan Keahlian (BK) Setjen DPR RI Inosentius Samsul dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) Edmon Makarim melakukan penandatangan perjanjian kerja sama antara BK Setjen DPR dengan FH UI. 

Diperlukan kajian mendalam terhadap sejumlah undang-undang yang mengatur pendidikan. Kajian ini bertujuan untuk menyinkronkan dan mengharmoniskan materi muatan agar tidak terjadi tumpang-tindih dan multitafsir dari para pemangku kepentingan, baik itu pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah.

Badan Keahlian (BK) Setjen DPR RI menggandeng Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) dalam rangka penguatan kelembagaan dengan menyajikan data dan informasi yang berkualitas.

Pembangunan sistem Big Data DPR RI yang sedang dicanangkan sangat membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang cakap digital.

Jadi memang kerja sama ini adalah bagian dari upaya Badan Keahlian untuk mencari mitra atau menambah kekuatan, kalau boleh saya sebut demikian, karena kita ketahui isu-isu yang dibahas di DPR itu banyak sekali.

Kepala Badan Keahlian DPR RI Inosentius Samsul dan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Fauzan melakukan penandatanganan MoU dalam rangka penelitian, kajian, dan kegiatan akademik lainnya.

Kita memang butuh jabatan fungsional yang lebih tinggi lagi terutama di bidang perancangan perundang-undang, karena tugas utama DPR ini kan membentuk undang-undang dan sangat banyak persoalan-persoalan yang dihadapi dalam pembentukan undang-undang di DPR ini ya. Hal itu membutuhkan kualitas SDM yang baik.